Umat Katolik Papua Tuntut Uskup Agung Merauke Mundur Segera, Ini Alasan Mengejutkannya!

MERAUKE, DC News — Gelombang kemarahan umat Katolik Papua pecah. Sebuah kelompok awam berani mengeluarkan surat terbuka keras, menuntut Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, segera meletakkan jabatan. Surat berisi sembilan poin yang dirilis 4 Mei 2026 itu mengguncang Gereja di Bumi Cenderawasih, menyoroti tudingan usia lanjut, gaya hidup mewah, hingga keterlibatan kontroversial dengan proyek raksasa pemerintah.

Dalam surat tersebut, Suara Awam Katolik Papua menegaskan bahwa uskup berusia 78 tahun itu sudah tidak mampu memimpin. Menurut Kanon 401 §1 Hukum Kanonik, uskup seharusnya mengajukan pengunduran diri pada usia 75 tahun. Namun, tudingan tak berhenti di situ. Kelompok ini menuduh Mandagi memanipulasi mimbar bukan untuk penginjilan, melainkan untuk menyulut amarah, dendam, kebencian, dan kecemasan di kalangan umat dan pastor.

Lebih panas lagi, kelompok awam menyoroti dugaan hubungan dekat Uskup dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate Merauke. Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan ini dituding merampas tanah adat suku Malind-Anim, menghancurkan jutaan hektare hutan, serta mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat. Mandagi disebut mendukung proyek itu sebagai “proyek kemanusiaan”, padahal demonstrasi mingguan warga telah berlangsung berbulan-bulan. Bahkan, homili April lalu yang memperingatkan demonstran “akan binasa” semakin membakar emosi umat.

Aktivis hak Papua Emanuel Gobay menilai sikap uskup “tidak sejalan” dengan ensiklik lingkungan Paus Fransiskus, Laudato Si’. Sementara itu, Sandi Saputra Pulungan dari WALHI menyebut PSN justru memperburuk krisis iklim dan merampas ruang hidup masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, Uskup Mandagi dan pihak keuskupan belum memberikan tanggapan resmi. Pastor Fritz Meko SVD mengakui ada keprihatinan umat, tapi mengecam cara surat terbuka yang dinilai kurang etis dan kurang mencerminkan semangat kasih dalam Gereja.

Kasus ini menjadi sorotan tajam di tengah dinamika Gereja Katolik Indonesia, di mana suara awam semakin vokal menuntut akuntabilitas para gembala, terutama di wilayah rawan konflik lingkungan dan hak adat seperti Papua.

(Sumber: UCA News, 6 Mei 2026; Jubi.id; Nadipapua.com; Pusaka.org; pernyataan aktivis terkait)