Vatikan Didesak Turun Tangan! Film “Pesta Babi” Bongkar Luka Papua, Gereja Dituding Diam

LABUAN BAJO, DC News — Seruan keras kepada Vatikan menggema dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di tengah polemik proyek-proyek strategis nasional yang dituding mengancam tanah adat Papua, ratusan warga dan aktivis Gereja Katolik mendesak Takhta Suci tidak lagi bungkam terhadap krisis kemanusiaan yang memburuk di Tanah Papua.

Desakan itu mencuat dalam pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Aula Katedral Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, 7 Mei 2026. Acara yang awalnya sekadar nonton bareng berubah menjadi forum kritik terbuka terhadap sikap Gereja yang dinilai belum tegas menghadapi konflik agraria dan militerisasi di Papua.

Film karya jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale tersebut menyoroti pembukaan jutaan hektare hutan di Papua Selatan untuk proyek food estate, perkebunan skala besar, dan energi. Dalam dokumenter itu, hadir pula gambaran meningkatnya kehadiran aparat keamanan di wilayah-wilayah proyek, yang disebut memicu ketakutan dan gelombang pengungsian warga adat.

Adegan paling menyentuh muncul ketika masyarakat adat menancapkan salib merah di tanah yang terancam digusur. Simbol itu bukan hanya penolakan, tetapi juga seruan moral kepada Gereja Katolik agar berpihak pada rakyat kecil.

“Di mana posisi Gereja? Itu menusuk saya. Itu membuat saya sangat malu,” kata Suster Frederika Tanggu Hana, SSpS, Koordinator Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Kongregasi Suster Abdi Roh Kudus Flores Barat, saat diskusi pasca-pemutaran film.

Ia menyoroti perbedaan sikap di internal Gereja. Di satu sisi, Uskup Timika secara terbuka menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek yang dianggap merampas ruang hidup masyarakat adat. Namun di sisi lain, sebagian pemimpin Gereja dinilai justru terlalu dekat dengan kepentingan negara dan korporasi.

Tokoh adat Wae Sano, Yosef Erwin Rahmat, bahkan meminta informasi mengenai situasi Papua disampaikan langsung ke Vatikan. Menurut dia, sikap ambigu Gereja berpotensi membingungkan umat.

“Ini menciptakan kebingungan bagi umat. Gereja harus kembali pada misi universalnya: keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan,” ujarnya, merujuk semangat ensiklik Laudato Si’ yang diterbitkan Paus Fransiskus.

Isu Papua memang kembali menjadi perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah lembaga HAM, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, berulang kali menyoroti meningkatnya kekerasan bersenjata, pengungsian sipil, serta eksploitasi sumber daya alam di Papua. Amnesty International Indonesia pada awal 2026 juga mencatat masih tingginya jumlah warga sipil terdampak konflik di Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Pemutaran film di Labuan Bajo disebut menjadi momen penting karena berlangsung di lingkungan gereja dan tanpa gangguan aparat. Sebelumnya, agenda serupa di Yogyakarta dan Universitas Mataram dilaporkan sempat mengalami pembatalan akibat tekanan keamanan dan dianggap sensitif secara politik.

Dandhy Dwi Laksono menyebut sambutan di Flores sebagai bentuk keberanian moral yang langka.

“Ini penerimaan luar biasa. Saya melihat ini sebagai ujian nyata kebhinekaan dan keberanian sipil,” katanya.

Solidaritas warga Flores terhadap Papua bukan tanpa alasan. Sejumlah wilayah di Flores juga tengah menghadapi konflik serupa terkait proyek pariwisata premium, tambang, hingga geotermal yang memicu penolakan masyarakat adat.

Para uskup di wilayah Flores-Denpasar sebelumnya telah mengeluarkan surat gembala yang mengkritik eksploitasi lingkungan dan pembangunan yang dianggap mengorbankan masyarakat lokal.

“Apa yang terjadi di Papua bisa menjadi alarm bagi wilayah lain,” ujar Suster Rita dalam forum tersebut.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi Vatikan terkait desakan dari Labuan Bajo tersebut. Namun Gereja Katolik di Papua terus mendorong dialog damai dan perlindungan warga sipil di tengah eskalasi konflik yang belum mereda.

Bagi masyarakat adat Papua, persoalan ini bukan sekadar sengketa lahan atau proyek pembangunan. Yang dipertaruhkan adalah identitas, budaya, hutan, dan masa depan mereka sendiri.

Salib merah yang tertancap di tanah Papua kini berubah menjadi simbol perlawanan sekaligus pertanyaan besar bagi Gereja universal: apakah ajaran tentang keadilan ekologis hanya akan berhenti sebagai dokumen, atau benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

(Sumber: Floresa, UCA News, Amnesty International, Human Rights Watch)