Bagaimana Korea Utara Memanfaatkan Kekristenan untuk Membangun Kultus Pribadi

Pyongyang, DC News — Korea Utara tidak hanya dikenal sebagai negara otoriter tertutup, tetapi juga sebagai sistem ideologis yang menyerupai “agama politik” berbasis kultus kepribadian keluarga Kim. Struktur ini, menurut sejumlah laporan internasional, dibangun dengan memanfaatkan unsur-unsur religius—termasuk praktik Kekristenan—yang pernah berkembang kuat di Semenanjung Korea.

Jurnalis The Wall Street Journal, Jonathan Cheng, dalam laporan khusus yang dikutip Deutsche Welle (DW) pada 24 April 2026, menilai bahwa fondasi ideologi negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang Kristen Protestan pendirinya, Kim Il Sung. Pada awal abad ke-20, Pyongyang dikenal sebagai “Yerusalem Timur” karena menjadi pusat aktivitas misionaris Kristen, lengkap dengan gereja, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang didirikan oleh misionaris Amerika.

Keluarga Kim Il Sung disebut memiliki kedekatan dengan tradisi gereja Presbyterian. Ibunya, Kang Pan-sok, dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan, sementara Kim Il Sung muda tercatat mengikuti berbagai aktivitas gereja, termasuk kebaktian mingguan dan kegiatan pemuda. Pengalaman ini, menurut Cheng, memberikan pemahaman mendalam tentang kekuatan simbol, ritual, dan loyalitas dalam agama.

Ketika berkuasa, Kim Il Sung kemudian mengadaptasi sejumlah elemen tersebut ke dalam sistem politik negara. Salah satu simbol yang sering disorot adalah pendirian patung pertamanya pada 25 Desember—tanggal yang bertepatan dengan Hari Natal. Selain itu, praktik sehari-hari masyarakat, seperti merawat potret pemimpin, memberi penghormatan di monumen, serta penggunaan simbol-simbol pemimpin di ruang publik, dinilai memiliki kemiripan dengan praktik devosi dalam agama.

Namun, berbeda dengan agama pada umumnya, pusat “pemujaan” dialihkan sepenuhnya kepada negara dan pemimpinnya. Ideologi resmi, Kimilsungisme-Kimjongilisme, menempatkan keluarga Kim sebagai figur sentral yang tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional.

Di sisi lain, laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) tahun 2025 menunjukkan adanya kontras antara jaminan konstitusional dan praktik di lapangan. Meski kebebasan beragama secara formal diakui, aktivitas keagamaan—terutama Kekristenan—dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas ideologi negara.

Beberapa gereja resmi memang berdiri di Pyongyang, seperti Bongsu Church dan Chilgol Church. Namun, menurut berbagai laporan internasional, keberadaan gereja tersebut lebih berfungsi sebagai representasi simbolis untuk konsumsi diplomatik, terutama bagi tamu asing. Aktivitas ibadah di tempat-tempat tersebut dilaporkan berada di bawah pengawasan ketat negara.

Sementara itu, praktik keagamaan di luar jalur resmi berlangsung secara tertutup. Organisasi pemantau kebebasan beragama, seperti Open Doors, secara konsisten menempatkan Korea Utara sebagai negara dengan tingkat risiko tertinggi bagi umat Kristen. Dalam laporan terbaru mereka, puluhan ribu orang diperkirakan ditahan di kamp kerja paksa karena aktivitas keagamaan.

Berbagai sumber juga mencatat bahwa kepemilikan teks keagamaan atau keterlibatan dalam ibadah tidak resmi dapat berujung pada hukuman berat, termasuk penahanan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara ideologi negara dan praktik keagamaan yang dianggap tidak sejalan dengan sistem yang berlaku.

Analisis Cheng menyoroti ironi dalam fenomena tersebut. Rezim yang secara resmi menolak agama justru memanfaatkan struktur dan simbol keagamaan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Sistem ini, yang telah bertahan selama beberapa dekade, kini disebut-sebut tengah dipersiapkan untuk kesinambungan generasi berikutnya dalam kepemimpinan keluarga Kim. []