Insiden pelarangan kelompok Yahudi memasuki kompleks Temple Mount/ Al-Aqsa oleh pihak kepolisian memicu reaksi keras dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir mengatakan bahwa larangan itu bisa “merugikan orang Yahudi di seluruh dunia”.

Ben-Gvir, pada hari Rabu (11/6/2025), menegur dengan keras pejabat senior polisi atas penanganan mereka terhadap para pengunjung Yahudi di kompleks Temple Mount atau Al-Aqsa. Saat itu, petugas kepolisian melarang sekelompok umat Yahudi memasuki situs tersebut sambil bernyanyi dan menari.

Menurut saksi mata, tak lama setelah insiden tersebut, Ben-Gvir tiba di kompleks Temple Mount/ Al-Aqsa bersama pejabat senior polisi, termasuk Komisaris Polisi Dani Levy dan Komandan Distrik Yerusalem Amir Arzani. Saksi mata mengatakan saat akan masuk ke dalam kompleks, mereka menyaksikan suara Ben-Gvir meninggi kepada petugas polisi.

“Apa kalian paham apa artinya ketika panji pengunjung diambil di Temple Mount?” kata Ben-Gvir. “Apakah kalian paham apa dampaknya bagi orang Yahudi di seluruh dunia?”

Meski begitu, kantor Kementerian Keamanan Nasional membantah laporan saksi mata itu. Mereka mengatakan bahwa insiden itu tidak pernah terjadi.

Pernyataan Ben-Gvir tersebut muncul di tengah ketegangan antara dirinya dengan Komandan Distrik Yerusalem terkait kebijakan di kompleks Temple Mount/ Al-Aqsa.

Pekan lalu, Ben-Gvir bertemu dengan perwakilan pengunjung Yahudi ke situs tersebut, mengatakan kepada mereka bahwa jika bergantung padanya, mereka akan diizinkan masuk “dengan tefillin dan panji.” Ia juga mengklaim memiliki otoritas untuk mengizinkan doa dan sujud di kompleks tersebut, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia tidak mengizinkan tefillin atau panji Israel dibawa ke situs tersebut.

Saksi mata mengatakan Ben-Gvir memberitahu para pengunjung bahwa mereka diizinkan naik “dengan bernyanyi dan menari”—aktivitas yang biasanya hanya diizinkan polisi jika dilakukan dengan tenang. Perwakilan polisi segera menolak pernyataan menteri tersebut dan bersikeras bahwa mereka tidak akan mengizinkan perilaku seperti itu.

Mereka mengutip putusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang menegaskan bahwa polisi adalah satu-satunya otoritas yang berwenang untuk menentukan kebijakan di situs tersebut. Putusan yang dikeluarkan pada bulan April sebagai respons terhadap petisi dari organisasi sayap kanan ekstrem Israel Beyadenu menyatakan bahwa meskipun menteri dapat menguraikan kebijakan umum, kebijaksanaan sebenarnya dalam menegakkan peraturan ada pada polisi di lapangan.