"Jenderal Senior Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai Presiden Myanmar setelah “pemilu” yang dituding semu. Aktivis Kristen memperingatkan kehancuran total yang terus membayangi warga sipil dan tempat ibadah"
Ruang sidang Pyidaungsu Hluttaw di Naypyidaw, Jumat, 10 April 2026, menjadi panggung bagi babak baru politik Myanmar. Di hadapan majelis yang didominasi sekutu militernya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden Myanmar. Mengenakan pakaian sipil tradisional, pria berusia 69 tahun itu berjanji untuk menjunjung tinggi “prinsip abadi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.”
Namun, di balik dinding-dinding kokoh ibu kota yang dijaga ketat regu penjinak bom, janji itu terdengar seperti ironi pahit bagi mereka yang berada di garis depan konflik.
Eh Pho, seorang aktivis Kristen yang tumbuh di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand, mengeluarkan peringatan keras sesaat setelah pelantikan tersebut. Dalam wawancaranya dengan Premier Christian News, ia menggambarkan kondisi masyarakat yang hancur akibat perang saudara yang dipicu oleh kudeta 2021.
“Mereka membakar segalanya, menghancurkan segalanya—tapi mereka tidak bisa menghancurkan jiwa kami,” ujar Eh Pho. Ia memaparkan betapa komunitas iman, khususnya Kristen, terus menjadi sasaran dalam serangan terhadap infrastruktur sipil. Gereja-gereja, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan doa, tak luput dari serangan bom dan pembakaran.
Negara dalam Cengkeraman Bayang-Bayang
Transisi Min Aung Hlaing dari jenderal aktif menjadi presiden sipil dianggap banyak analis sebagai “teater politik”. Meskipun ia telah mengundurkan diri dari jabatan militer tertinggi sebelum pelantikan, kabinet baru yang ia bentuk justru mempertegas dominasi seragam hijau. Lebih dari dua pertiga dari 30 menteri yang dilantik adalah pensiunan atau anggota militer aktif.
Pelantikan ini menyusul pemilihan umum pada Januari lalu yang dikecam dunia internasional. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dilarang berpartisipasi, memberikan jalan lapang bagi sekutu militer untuk menang mutlak.
Di tengah upaya legitimasi ini, kondisi kemanusiaan terus merosot. Laporan dari berbagai lembaga advokasi menyebutkan bahwa warga sipil terpaksa melahirkan di tengah hutan tanpa fasilitas medis, sementara anak-anak harus belajar di gua-gua untuk menghindari serangan udara.
Amnesti di Tengah Isolasi
Sebagai upaya untuk meredam kritik internasional dan menandai hari raya Thingyan (Tahun Baru Myanmar), Presiden Min Aung Hlaing mengumumkan amnesti bagi lebih dari 4.500 tahanan pada 17 April 2026. Salah satu yang dibebaskan adalah mantan Presiden Win Myint, loyalis Aung San Suu Kyi yang ditahan sejak hari pertama kudeta lima tahun silam.
Namun, nasib Aung San Suu Kyi sendiri masih belum pasti. Meski hukumannya dikurangi 4,5 tahun menjadi 22,5 tahun dan kabarnya dialihkan menjadi tahanan rumah, langkah ini dianggap oleh organisasi seperti Burma Campaign UK hanya sebagai taktik publisitas. “Jika rezim serius melakukan reformasi, mereka harus membebaskan seluruh 14.000 tahanan politik tanpa syarat,” tulis lembaga tersebut.
Dukungan Regional dan Kecaman Global
Meskipun negara-negara Barat tetap menjatuhkan sanksi dan menganggap pemerintahan baru ini sebagai paria, Min Aung Hlaing tidak sepenuhnya sendirian. Perwakilan dari Cina, India, dan Thailand dilaporkan menghadiri upacara pelantikannya. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, bahkan mengirimkan ucapan selamat, menyatakan harapan agar hubungan kedua negara tumbuh semakin kuat di bawah kepemimpinan sang jenderal.
Bagi Eh Pho dan banyak warga Myanmar lainnya, pengakuan dari negara tetangga tidak mengubah kenyataan di lapangan. Ia mendesak komunitas Kristen global dan dunia internasional untuk tidak berpaling dari penderitaan warga Myanmar.
“Banyak orang di negeri ini tidak mengakui Aung Hlaing sebagai pemimpin. Keluarga-keluarga tetap terpisah, dan komunitas terus terusir dari tanah mereka,” tegas Eh Pho.
Di Naypyidaw, kembang api mungkin telah merayakan jabatan baru sang jenderal. Namun di hutan-hutan perbatasan, doa-doa sunyi terus dipanjatkan di antara reruntuhan gereja dan sekolah, menanti kapan “prinsip keadilan” yang diucapkan sang Presiden benar-benar menjadi nyata. []
Editor: OYR
Bagikan Artikel
Percakapan Jemaat
Komentar
0 komentar ditampilkan.
Tulis Komentar
Silakan isi nama dan alamat e-mail. Komentar tamu akan ditinjau moderator sebelum ditampilkan.