Tokoh Lintas Agama Temui Jusuf Kalla, Tekankan Peran Agama sebagai Perekat Perdamaian

JAKARTA, DC NEWS — Sejumlah tokoh lintas agama mengunjungi kediaman mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya IV Nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026) malam. Pertemuan berlangsung tertutup dalam suasana akrab, sekaligus menjadi respons atas polemik video potongan ceramah Jusuf Kalla yang beredar di media sosial.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Rudiantara, Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Pdt. Nitis Putrasana Harsono, serta Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.

Seusai pertemuan, Ketua Umum PGI Jacklevyn Manuputty menegaskan pentingnya menempatkan agama pada fungsi dasarnya sebagai pembawa damai. Ia mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan legitimasi untuk tindakan kekerasan.

“Agama harus kembali pada panggilan utamanya sebagai agen perdamaian, bukan alat pembenaran konflik,” ujar Jacklevyn.

Ia juga menekankan bahwa membawa nama Tuhan dalam konflik manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai luhur agama. Menurut dia, setiap konflik sosial seharusnya diselesaikan melalui dialog dan pendekatan kemanusiaan, bukan dengan narasi keagamaan yang memperkeruh situasi.

Jacklevyn turut mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menilai ceramah Jusuf Kalla berdasarkan potongan video yang viral. Ia meminta publik untuk menyimak rekaman lengkap ceramah tersebut guna memahami konteks secara utuh.

“Potongan video sering kali menghilangkan konteks. Karena itu, penting untuk mendengar secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan,” katanya.

Polemik ini bermula dari ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 yang mengangkat tema “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar”. Dalam ceramah itu, Kalla membahas pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik, termasuk di Poso dan Ambon, di mana agama pernah disalahgunakan sebagai pembenaran kekerasan.

Video potongan ceramah tersebut mulai beredar luas pada pertengahan April 2026 dan memicu kontroversi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Kalla bermasalah secara teologis, bahkan ada laporan yang dilayangkan ke kepolisian oleh kelompok tertentu, termasuk Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Namun, Jusuf Kalla telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya bertujuan untuk menjelaskan dinamika konflik serta pentingnya memahami sejarah guna mencegah eskalasi kekerasan di masa depan.

Secara historis, Kalla dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam penyelesaian konflik komunal di Indonesia melalui Deklarasi Malino I (Poso, 2001) dan Malino II (Maluku, 2002). Proses perdamaian tersebut juga melibatkan tokoh lintas agama, termasuk Din Syamsuddin dan Jacklevyn Manuputty.

PGI sebelumnya juga menyampaikan bahwa pernyataan Kalla tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah konflik Poso dan Ambon, di mana identitas agama memang sempat mengalami distorsi dalam praktik di lapangan, sebagaimana juga dicatat dalam berbagai kajian konflik sosial di Indonesia (LIPI, 2013; International Crisis Group, 2001–2004).

Pertemuan lintas agama ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat dialog kebangsaan, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu agama di ruang digital. Para tokoh sepakat bahwa komunikasi terbuka dan literasi informasi menjadi kunci menjaga kohesi sosial. []