Dilema Sensus India: Saat Umat Kristen Dalit Terancam Jika Jujur Soal Iman

NEW DELHI, DC News — Pemerintah India resmi memulai proses sensus penduduk nasional pada April 2026, sebuah hajatan statistik raksasa yang tertunda selama lima tahun akibat pandemi Covid-19. Namun, di balik upaya digitalisasi data 1,4 miliar jiwa tersebut, terselip kekhawatiran mendalam bagi komunitas minoritas, khususnya umat Kristen Dalit. Untuk pertama kalinya dalam hampir satu abad, India akan kembali mengumpulkan data kasta secara mendetail, sebuah langkah yang dinilai para aktivis dapat memperburuk diskriminasi di bawah naungan ideologi nasionalisme Hindu yang kian menguat.

Sensus kali ini bukan sekadar penghitungan kepala. Bagi komunitas Kristen di India—yang menurut data sensus terakhir tahun 2011 berjumlah sekitar 28 juta jiwa atau 2,3 persen dari populasi—pengumpulan data kasta dan agama secara simultan ibarat pisau bermata dua.

Di satu sisi, data ini diperlukan untuk merancang kebijakan bantuan sosial. Di sisi lain, hal ini menjadi instrumen pengawasan yang ketat. Sejak dekade 1950-an, kebijakan Pemerintah India hanya mengakui status “Kasta Terbelakang” bagi penganut Hindu, Sikh, dan Budha. Warga Dalit (kelompok kasta terendah) yang berpindah keyakinan ke Kristen atau Islam secara otomatis kehilangan hak atas kuota pekerjaan pemerintah dan akses pendidikan khusus.

Ancaman Kehilangan Identitas

Laporan Christianity Today menyoroti bagaimana sensus ini menjadi titik krusial bagi warga Kristen Dalit. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang mengusung ideologi Hindutva, tekanan untuk kembali ke “akar Hindu” semakin intens.

“Sensus ini bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi siapa saja yang telah berpindah agama. Bagi warga Dalit, pilihannya sangat sulit: mengakui iman Kristen mereka dan kehilangan bantuan pemerintah, atau berpura-pura menjadi Hindu demi kelangsungan ekonomi,” tulis laporan tersebut.

Organisasi kemanusiaan Open Doors dalam World Watch List 2026 bahkan menempatkan India sebagai salah satu negara dengan tingkat persekusi terhadap umat Kristen yang sangat tinggi. Pertumbuhan nasionalisme Hindu seringkali disertai dengan narasi bahwa agama di luar Hindu, Sikh, Jain, dan Budha adalah “asing” bagi tanah India.

Digitalisasi dan Pengawasan

Berbeda dengan sensus 2011 yang menggunakan kertas, sensus 2026 dilakukan sepenuhnya secara digital. Warga dapat mengisi data secara mandiri melalui aplikasi dalam 16 bahasa. Meski efisien, para kritikus mengkhawatirkan keamanan data tersebut.

Para pengamat politik di New Delhi menilai bahwa hasil sensus ini akan menjadi kompas politik bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) dalam memetakan basis suara jelang pemilu mendatang. Dengan data kasta yang akurat, pembagian daerah pemilihan kemungkinan besar akan dirombak, yang berpotensi menguntungkan kelompok mayoritas di wilayah utara India.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah pusat menegaskan bahwa sensus adalah proses administratif murni untuk memastikan pembangunan yang inklusif. Namun bagi jutaan warga minoritas di daerah pelosok seperti Uttar Pradesh dan Manipur, sensus 2026 adalah ujian bagi keberlangsungan identitas mereka sebagai warga negara yang setara. []