Puluhan Ribu Nasionalis Kepung London, Teriak Selamatkan Inggris

LONDON, DC News — Gelombang nasionalisme kembali mengguncang Inggris. Puluhan ribu demonstran membanjiri pusat Kota London dalam aksi bertajuk “Unite the Kingdom” pada Sabtu (16/5/2026), menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Keir Starmer dan mempertahankan identitas tradisional Inggris yang mereka anggap semakin terkikis.

Aksi besar yang dipimpin aktivis sayap kanan Tommy Robinson itu berubah menjadi lautan bendera Union Jack dan Salib St. George. Massa bergerak dari kawasan Whitehall menuju Parliament Square sambil meneriakkan slogan keras seperti “We want Starmer out” dan “Christ is King”.

Menurut estimasi Metropolitan Police, sekitar 60.000 orang menghadiri demonstrasi tersebut. Angka itu memang lebih kecil dibanding mobilisasi serupa tahun lalu, namun tetap menjadi salah satu aksi kelompok nasionalis terbesar di Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah peserta mengenakan topi bertuliskan “Make England Great Again”, membawa salib raksasa, hingga mengenakan kostum ala Knights Templar. Demonstrasi berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik dan sosial di Inggris, terutama terkait isu imigrasi, krisis ekonomi, hingga memburuknya layanan kesehatan nasional NHS.

Dari atas panggung di Parliament Square, Tommy Robinson—tokoh kontroversial pendiri English Defence League (EDL)—mendesak para pendukungnya untuk mulai aktif secara politik menjelang pemilu berikutnya.

“Jika kita tidak mengirim pesan di pemilu mendatang, kita akan kehilangan negara ini selamanya,” ujar Robinson di hadapan massa yang memenuhi lapangan.

Dalam pidatonya, Robinson juga menyebut miliarder Elon Musk sebagai figur yang membantu membangkitkan “gelombang perlawanan baru” di Inggris. Nama Musk langsung disambut sorakan ribuan peserta yang meneriakkan “Elon! Elon!”.

Demonstrasi berlangsung bersamaan dengan pawai pro-Palestina memperingati Nakba Day di lokasi berbeda di London. Untuk mengantisipasi bentrokan, Metropolitan Police mengerahkan ribuan personel, unit berkuda, drone pemantau, hingga teknologi pengenalan wajah.

Polisi melaporkan puluhan orang ditangkap sepanjang aksi berlangsung. Namun secara umum, situasi disebut “largely without significant incident” atau relatif terkendali tanpa kerusuhan besar. Operasi pengamanan besar-besaran itu dilaporkan menghabiskan biaya hingga 4,5 juta pound sterling.

Perdana Menteri Keir Starmer mengecam keras aksi tersebut. Ia menyebut kelompok penyelenggara sebagai “penjual kebencian dan perpecahan” yang dinilai memperuncing konflik sosial di Inggris.

Meski demikian, banyak peserta aksi mengaku hadir bukan karena ekstremisme, melainkan frustrasi terhadap kondisi negara. Beberapa di antaranya merupakan veteran militer, pekerja kelas menengah, hingga imigran oposisi Iran yang merasa Inggris mengalami kemunduran ekonomi dan perubahan budaya yang terlalu cepat.

“Inggris yang kami kenal sedang hilang,” ujar salah satu peserta demonstrasi kepada media lokal.

Aksi “Unite the Kingdom” kini dipandang sebagai simbol meningkatnya polarisasi politik di Inggris pasca-Brexit. Pemerintahan Starmer juga menghadapi tekanan berat setelah sejumlah anggota Partai Labour mulai mengkritik arah kebijakan pemerintah di tengah stagnasi ekonomi dan tingginya angka migrasi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa perdebatan soal identitas nasional, imigrasi, dan masa depan Inggris masih menjadi bom politik yang terus membelah masyarakat Negeri Raja Charles III tersebut.

(CBS News, Reuters, The Independent, Yahoo News, Metropolitan Police)