"Pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Roma mengguncang komunitas Gereja internasional. Film karya Dandhy Dwi Laksono ini menyoroti dugaan kolonialisme baru di Papua melalui proyek pangan, sawit, dan biofuel yang memicu penggusuran tanah adat, kerusakan hutan, hingga militerisasi"
ROMA — Sebuah layar film di Roma mendadak berubah menjadi ruang pengadilan moral. Di hadapan para imam, biarawati, dan komunitas religius internasional, film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (dalam versi bahasa Inggrisnya diberi judul Pig Feast: Colonialism in Our Time) membongkar sisi gelap pembangunan Indonesia di Papua yang disebut menyerupai praktik kolonialisme modern: perampasan tanah adat, penghancuran hutan, hingga militerisasi atas nama investasi dan ketahanan pangan.
Pemutaran film karya jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono bersama sutradara Cypri Jehan Paju Dale pada Sabtu (9/5/2026) itu memantik kegelisahan serius di kalangan Gereja Katolik internasional. Pertanyaan yang menggema sepanjang diskusi pasca-pemutaran terdengar tajam: di mana suara Gereja ketika masyarakat adat Papua kehilangan tanah, identitas, dan masa depan mereka?
Film yang diproduksi selama dua tahun, sejak 2024 hingga 2025, membawa penonton menyusuri wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi — kawasan yang kini menjadi sasaran ekspansi proyek pangan dan energi skala besar. Dalam dokumenter itu disebutkan sekitar 2,5 juta hektare lahan dialihkan menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan biofuel. Angka tersebut sejalan dengan berbagai laporan organisasi lingkungan yang menyoroti percepatan deforestasi dan ekspansi proyek pangan di Papua Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Yang paling terdampak adalah komunitas adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu. Hutan yang selama ratusan tahun menjadi sumber pangan, ruang spiritual, sekaligus identitas budaya mereka kini berubah menjadi hamparan industri. Film itu memperlihatkan bagaimana proyek-proyek yang dilabeli “strategis nasional” justru memunculkan intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan terhadap warga adat yang menolak menyerahkan tanah leluhur.
Dokumenter tersebut menyebut praktik itu sebagai “kolonialisme di zaman kita” — pembangunan yang dibungkus bahasa modern dan energi hijau, tetapi menghadirkan pola lama: eksploitasi sumber daya dan peminggiran masyarakat asli.
Salah satu adegan paling kuat memperlihatkan warga adat mendirikan salib merah besar di tengah hutan yang rusak. Simbol itu bukan hanya lambang iman, melainkan metafora penderitaan Papua. Hutan digambarkan seperti tubuh yang disalib demi ambisi ekonomi dan politik.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi pesta babi sakral masyarakat Papua — ritual persaudaraan dan harmoni manusia dengan alam. Dalam film itu, ritual tersebut berubah menjadi simbol duka atas identitas adat yang perlahan terkikis oleh ekspansi industri.
Suara paling keras dalam pemutaran itu datang dari Uskup Timika, Bernardus Bofitwos Baru, OSA. Dalam pernyataan yang bernada profetik, ia menilai negara telah gagal melindungi rakyat Papua dan justru menjadi bagian dari penderitaan mereka.
“Pemerintah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri,” katanya dalam diskusi setelah pemutaran film.
Ia bahkan mengibaratkan negara seperti Pontius Pilatus yang membiarkan ketidakadilan terjadi, sementara para pemimpin Gereja berisiko menjadi “Yudas” jika memilih diam di tengah penderitaan masyarakat adat.
Pernyataan itu memicu refleksi mendalam di kalangan peserta diskusi di Roma. Sejumlah imam mempertanyakan sikap sebagian institusi Gereja di Indonesia yang dinilai lebih nyaman menjaga hubungan dengan kekuasaan ketimbang bersikap tegas membela korban perampasan tanah.
Dalam diskusi tersebut, netralitas dianggap bukan lagi posisi aman, melainkan sikap yang justru menguntungkan pihak yang memiliki kuasa politik dan ekonomi.
Film ini hadir di tengah derasnya promosi investasi hijau dan hilirisasi energi yang belakangan menjadi agenda besar pemerintah. Namun Pesta Babi menunjukkan sisi lain dari narasi tersebut: ketika pembangunan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan tanpa perlindungan ekologis, maka yang lahir bukan kemajuan, melainkan bentuk baru penjajahan.
Papua, lewat film ini, tidak lagi bicara hanya tentang konflik wilayah atau separatisme. Papua berbicara tentang krisis hati nurani.
Dan dari Roma, suara itu kini menggema lebih jauh: apakah Gereja dan negara akan tetap berdiri di dekat kekuasaan, atau kembali berjalan bersama mereka yang tersingkir?
(Sumber: Veritas Indonesia, UCA News, laporan pemutaran film Pig Feast 2026, Greenpeace, WALHI)
Editor: OYR
Dapatkan berita terbaru kami melalui:
Bagikan Artikel
Percakapan Jemaat
Komentar
0 komentar ditampilkan.
Tulis Komentar
Silakan isi nama dan alamat e-mail. Komentar tamu akan ditinjau moderator sebelum ditampilkan.